Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Di Indonesia, HAM diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi martabat manusia dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Dasar Hukum HAM di Indonesia
Pengaturan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam berbagai dokumen hukum. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai dasar-dasar hukum tersebut:
1. UUD 1945
UUD 1945 menjadi landasan utama pengaturan HAM di Indonesia, terutama setelah amandemen kedua tahun 2000. Pasal-pasal yang relevan meliputi:
- Pasal 28A: Menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- Pasal 28B: Hak membentuk keluarga dan perlindungan anak.
- Pasal 28C: Hak mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- Pasal 28D: Hak atas keadilan hukum, pekerjaan yang layak, dan kesempatan dalam pemerintahan.
- Pasal 28E: Kebebasan beragama, berekspresi, dan berserikat.
- Pasal 28F: Hak memperoleh informasi.
- Pasal 28G: Hak atas perlindungan diri dan rasa aman.
- Pasal 28H: Hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik.
- Pasal 28I: Menegaskan bahwa perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara.
- Pasal 28J: Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan demi kepentingan umum sesuai undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU ini merupakan peraturan khusus yang mengatur secara rinci hak-hak asasi manusia. Beberapa poin pentingnya adalah:
- Pasal 1: Menegaskan bahwa HAM bersifat kodrati, universal, dan langgeng.
- Pasal 3: Setiap orang berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.
- Pasal 71 & Pasal 72: Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM melalui langkah-langkah hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan.
3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
Ketetapan ini menjadi tonggak awal pengakuan formal terhadap HAM di Indonesia. Dokumen ini mencakup berbagai jenis hak seperti:
- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga
- Hak atas keadilan
- Hak kemerdekaan
- Hak atas informasi
- Hak atas keamanan
- Hak atas kesejahteraan.
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
Perpres ini mengatur Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), yang mencakup:
- Kewajiban pemerintah melindungi HAM dalam kegiatan usaha.
- Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM.
- Akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM dalam bisnis.
Perbandingan Pasal-Pasal Penting
| Dasar Hukum | Isi Utama |
|---|---|
| UUD 1945 (Pasal 28A-J) | Menjamin hak dasar seperti hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, dll. |
| UU No. 39 Tahun 1999 | Mengatur definisi HAM dan kewajiban negara untuk melindunginya. |
| Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 | Menegaskan jenis-jenis hak asasi manusia yang harus dihormati. |
| Perpres No. 60 Tahun 2023 | Strategi nasional untuk melindungi HAM dalam dunia bisnis. |
Implementasi dan Tantangan
Meskipun pengaturan hukum sudah cukup lengkap, implementasi perlindungan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan:
- Kesenjangan Pelaksanaan: Tidak semua pasal diterapkan secara konsisten di lapangan.
- Pelanggaran HAM Berat: Kasus seperti pelanggaran hak minoritas atau konflik agraria masih sering terjadi.
- Kurangnya Edukasi Publik: Banyak masyarakat belum memahami hak-haknya secara penuh.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.
Hak Asasi Manusia adalah pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami pasal-pasal yang mengatur tentang HAM di Indonesia, kita dapat lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil. Terima kasih telah membaca artikel ini! Jangan ragu untuk kembali lagi nanti untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
